Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna memperangi praktik korupsi yang sering terjadi di sektor pariwisata. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Indonesia.

Pungutan liar atau pungli telah lama menjadi masalah serius di sektor pariwisata Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya merugikan para wisatawan, namun juga merugikan reputasi negara sebagai tujuan wisata yang ramah dan bersih. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberantas pungli di tempat-tempat wisata melalui pembentukan pokja khusus yang akan fokus menangani masalah ini.

Pokja penanggulangan pungli di tempat wisata akan terdiri dari berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi pariwisata. Mereka akan bekerja sama dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas di tempat-tempat wisata, serta memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pungli.

Selain itu, pokja ini juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor pariwisata tentang pentingnya menjaga integritas dan etika dalam berbisnis. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha dan masyarakat akan lebih sadar akan risiko dan dampak negatif dari praktik pungli, serta bersedia untuk menjaga kebersihan dan keamanan di tempat wisata.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan pariwisata Indonesia dapat berkembang lebih baik dan meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan. Selain itu, upaya pemberantasan pungli juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan citra negara secara keseluruhan. Semoga dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, praktik pungli di tempat wisata bisa diminimalisir dan Indonesia dapat menjadi destinasi wisata yang bersih dan terpercaya.